BERITA MANOKWARI

KOMUNITAS PENA

Subscribe

*Dialog Papua - Jakarta

Diposkan oleh Berita Manokwari on Minggu, 13 September 2009

Desak SBY Tunjuk JK Sebagai Mediator

Manokwari– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRPB) Jimmy Demianus Ijie, Kamis (3/9) lalu meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla atau JK, memediasi dialog kebangsaan Papua–Jakarta.

Jimmy Ijie, mengutip pernyataan JK, mengatakan JK bersedia menjadi mediator sepanjang otoritas itu diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhodono kepadanya.

“Pak JK harus diberi otoritas itu, apalagi jabatannya sebagai wakil presiden sisa beberapa hari lagi,” kata Jimmy, Minggu (13/9), “Tapi pada prinsipnya pak JK menyatakan Kesediaannya,”

Jimmy mengatakan, JK adalah mediator yang tepat untuk dialog Papua–Jakarta. Bukan hanya ketokohannya di Kawasan Indonesia Timur, namun juga rekam jejak JK yang dianggap berhasil menyelesaikan sejumlah masalah di Indonesia. Semisal konflik Aceh, Poso dan Ambon dalam kerangka yang dialogis. Bahkan Jimmy juga menilai JK berhasil memediasi dialog Papua-Papua Barat.

Jimmy usai pertemuan itu menyeru kepada rakyat Papua, pemprov Papua dan Papua Barat dan MRP agar menjalin komunikasi dengan tokoh strategis Papua lainnya untuk menemui presiden SBY.

“Intinya kita harus mendesak SBY menerima JK sebagai mediator,” cetus Jimmy. “Di satu sisi DPRPB tetap akan bertemu presiden SBY untuk tujuan yang sama.”
Desak Jimmy, dialog Jakarta-Papua penting untuk menyelesaikan konflik Papua dan karena rakyat Papua menginginkannya.

Makanya, mantan aktivis dan pentolan kader PDI-P ini meminta pemerintah pusat menunjukkan komitmen tulus menyelesaikan masalah Papua secara dialogis. Apalagi, kata Jimmy, rakyat Papua menilai Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal.
“Kegagalan itu juga terjadi karena pemerintah pusat dan daerah kurang konsisten menjalankan UU Otsus,” sebut Jimmy.

Sejauh ini, sebut Jimmy, pemerintah pusat baru menurunkan satu aturan teknis dari penjabaran UU Otsus, akibatnya UU Otsus tak bisa dijabarkan secara operasional.

Penyebab lainnya, pemda di Tanah Papua semisal gubernur, bupati dan walikota terus menerima dana otsus sementara belum ada aturan tekhnis yang jelas tentang cara penggunaan dana itu. “Kenapa pemda se-Tanah Papua begitu antusias menerima uang tanpa ada aturan yang jelas?” ujarnya.

Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 30 menit setelah JK meresmikan sebuah tower tertinggi di Makassar. (Duma T. Sanda, PB. Tandirerung)

Selengkapnya...

Delapan Tahun Mengembara

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Mantan Anggota OPM “Pulang Kampung”

Wasior– Delapan tahun lamanya hidup dalam pengembaraan, AW, mantan aktivitis Organisasi Papua Merdeka (OPM), akhirnya memilih turun gunung dan kembali berkumpul bersama keluarganya di kabupaten berjuluk “Sasar Wondama” itu.
Diantar kedua orang tuanya, Jumat (11/9) siang, AW kemudian mendatangi kediaman Bupati Pemkab Teluk Wondama Drs. Alberth H. Torey,MM di Manggurai. Maksud kedatangannya,

untuk menyatakan kembali dapat menjalani kehidupan normal sekaligus memohon perlindungan hukum dari orang nomor satu Wondama itu. Sebelumnya, AW bersama puluhan warga Suku Mayrasi (Suku Asli wilayah Naikere-Wombu,red) berangkat dari Wombu menggunakan perahu Jhonson menuju Kampung Kaibi, Distrik Wondiboi.
Keinginan tulus AW bisa kembali hidup normal, disambut baik bupati Torey. Bahkan, orang nomor satu di Pemkab Teluk Wondama itu menyebut kembalinya AW adalah bentuk mu’jizat dari Tuhan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Bupati juga mengajak seluruh warga masyarakat termasuk institusi kepolisian, TNI dapat menerima dengan baik kehadiran AW dan memperlakukannya layaknya seperti warga masyarakat biasa.
“Saya menyerahkan keselamatan jiwa dan raga AW kepada kita semua, termasuk Kapolres dan seluruh komunitas intelijen. Saya ingin kita buat Wondama ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia,“ ungkap Torey, pada malam syukuran khusus yang dihadiri AW bersama keluarga Jumat malam di kediaman bupati.
Sambutan hangat dan bersahabat juga diungkapkan Kapolres Teluk Wondama, AKBP. Drs. Setyo Budianto,SH.MH malam itu, orang nomor satu di Mapolres Teluk Wondama itu menghimbau seluruh komponen masyarakat, menyambut dengan suka cita kehadiran AW ditengah-tengah masyarakat.
Kepada wartawan usai acara syukuran, Budianto membenarkan AW adalah salah satu yang terlibat langsung pada peristiwa penyerangan tahun 2001 silam. Saat kejadian di wilayah perusahaan PT Dharma Mukti Persada (DMP,red) kala itu, aksi AW cs melakukan aksi penyerangan hingga terbunuhnya 5 personil Brimobda Polda Papua yang bertugas di wilayah perusahaan kayu di Wasior. Kata Kapolres, sesuai pengamatan aparatanya di lapangan, selama dalam pelarian AW tidak pernah melakukan sesuatu yang berpotensi mengancam kondisi keamanan di Wondama.
“Sebenarnya kita sudah tidak terlalu mempersoalkan masa lalunya. Apalagi kasus Wasior berdarah, bisa dikatakan sudah ditutup. Yang kita hargai adalah niat baiknya untuk hidup normal kembali. Selama ini memang kita tidak terlalu mengkuatirkan dia, karena dia tidak bersenjata dan tidak punya massa. Kalau toh masih ada, mungkin semangat dan militansinya saja,“ tutur Budianto.
Kendati demikian, pengawasan terhadap AW tetap dilakukan, meski sudah tidak seketat seperti biasanya. “Kita tunggu petunjuk lanjutan dari Polda,“ sebut Budianto.
Sementara itu, keterangan yang dihimpun CP, AW terlibat dalam penyerangan di Kampung Isui yang berujung tewasnya 5 personel Brimob Polda Papua, tahun 2001 silam. Peristiwa inilah yang kemudian memicu terjadinya tragedi Wasior Berdarah yang merenggut ratusan nyawa tak berdosa.
Sejak meletusnya peristiwa itu, AW bersama rekan-rekannya diantaranya Kabor Awom (tewas tertembak beberapa waktu lalu-red) melarikan diri ke wilayah pegunungan, dan dinyatakan sebagai TO kepolisian. Tidak seperti rekannya yang hijrah ke sejumlah daerah kantong OPM, AW kabarnya hanya memilih mengasingkan diri di hutan karena kuatir tertangkap aparat.
Sebelum memutuskan kembali ke kota, beberapa waktu terakhir AW bersama keluarganya merintis hadirnya komunitas gereja GKI di wilayah Urere. Terakhir AW tercatat sebagai tenaga honorer di Kantor Distrik Naikere, Wombu sekaligus mengajar di salah satu SD di daerah itu. (brv/dhs/cp)
Selengkapnya...

Pembelajaran Kontekstual

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Pengetahuan Baru di Dapur Berita

“Saya mendapat pengetahuan baru tentang proses pembuatan surat kabar.”
-------------------
Oleh: Eka Fitriani,Junaidi Aziz, Andi Kaharuddin

Kalimat di atas dikutip dari laporan Junaedi Azis, salah satu siwa SMU Yayasan pendidikan Islam (Yapis) Manokwari. Junaidi dan 19 rekannya yang lain diserahi tugas membuat sebuah laporan jurnalistik oleh awak Redaksi Cahaya Papua, usai berkunjung ke redaksi, Sabtu (12/9) lalu.


Kunjungan itu sekaligus menjadi proses pembelajaran kontekstual yang dibimbing seorang guru Bahasa Indonesia,Mirnawati,S.Pd. Mereka ingin melihat dari dekat bagaimana proses kerja penerbitan surat kabar, manajemen redaksi dan jurnalisme.
Terkadang melihat sebuah proses dengan langsung memang jauh lebih baik, ketimbang berkutat dengan teori.
Kedatangan mereka, sekitar pukul 10.00 wit disambut hangat para awak media ini. Usai berkenalan dengan awak redaksi, mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok bergiliran mengunjungi ruang redaksi, lay out (desain) dan percetakan, dibimbing seorang guru dan dua redaktur CP.
Mereka tak hanya mengamati, namun juga kerap melontarkan pertanyaan, baik menyangkut proses kerja jurnalistik, hingga manejemen redaksi.
Di ruang redaksi muncul pertanyaan, semisal, “Apakah wartawan Cahaya Papua juga meliput kematian Michael Jackson?soalnya beritanya ada di koran ini.” Atau, “Apa syarat menjadi wartawan?” Ada juga yang kritis, “Apa boleh wartawan menerima imbalan dari narasumber?”
Muncul juga pertanyaan, “bagaimana membuat laporan jurnalistik?”. Pertanyaan terakhir membuat para pelajar ini diserahi tugas membuat laporan jurnalistik. Tentu saja usai dibekali dasar-dasar jurnalistik. Sebagai pemula, laporan mereka cukup memikat.
Andi Kaharuddin, salah satu siswa dalam laporannya menyimpulkan, manajemen redaksi meniscayakan peran penting redaktur dan wartawan.
Sebetulnya, pendapat ini tak salah namun tak selamanya benar, sebab bagaimanapun di luar redaksi, sebuah perusahaan media massa melibatkan berbagai divisi, sebut saja pemasaran dan lay out. Sebagai institusi bisnis, media maassa juga membutuhkan sumber uang untuk tetap eksis. Lahirlah divisi iklan.
Ibarat dua mata sisi uang : ada idealisme pers dan orientasi profit sebuah perusahaan. Dua hal ini hanya dipisahkan oleh etika yang dalam dunia jurnalistik disebut Pagar Api. Tak ada Intervensi antar dua hal ini.
Pendapat Kaharuddin, didasarkan pada proses perencanaan hingga masuknya sebuah laporan jurnalistik ke ruang lay out (desain) percetakan dan akhirnya dijual ke publik dalam bentuk koran.

Sebelum mencari berita, biasanya para wartawan dan redaktur melakukan meeting pagi untuk menentukan topik berita tiap pos, hal itu berlangsung tiap hari, kecuali hari Minggu.
Meeting digelar di ruang rapat yang tak terlalu lapang, sekitar 3X4 meter. Di ruangan ini para wartawan berkumpul untuk bertukar pikiran. Dan menetukan berita apa yang akan ditulis.
Setelah itu, wartawan dan redaktur menjalankan tugas masing-masing : wartawan turun memburu berita, redaktur mengarahkan wartawan, dan menunggu berita untuk diedit. Semua diatur dalam rentang waktu tertentu. Para wartawan wajib menyerahkan laporannya ke redaktur pada pukul 17.00 WIT. Ini disebut deadline, roh sebuah dapur redaksi.
Proses editing berlangsung malam hari. Setelah itu redaktur rapat menentukan kelayakan berita yang akan diangkat.
Dalam kunjungan ini para pelajar juga mendapat penjelasan bahwa tak semua laporan jurnalistik wartawan bisa dimuat. Laporan itu mesti memenuhi beberapa syarat utama yakni mengandung unsur baru, penting menyangkut kepentingan publik dan menarik. Dengan begitu masyarakat mendapat informasi, edukasi dan hiburan dari surat kabar.
Sebuah berita juga mesti memaparkan fakta yang akurat dan berimbang. Ini parameter kredibilitas media. Agar terlihat menarik, koran harus di desain seindah mungkin. Ini tugas divisi lay out.
Mereka juga mendapat sejumlah penjelasan bahwa melihat dengan langsung proses pencetakan koran di ruang percetakan CP, sesaat sebelum mereka beranjak pulang.

Di ruang ini mereka mengaku mendapati proses kerja yang rumit. Pencetakan dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal untuk halaman berwarna, hal 1 dan 16. Caranya, kertas A3 dari lay out disambung dan dipotong seperlunya, termasuk penyesuaian ukuran.
Kertas lantas ditempel pada sebuah plat seng, lalu dibakar agar tulisannya dapat menempel pada seng. Sebelum dimasukkan dalam mesin cetak.
Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali, butuh waktu 30 menit, hingga tercipta halaman berwarna,bagian depan dan belakang, seperti itulah. Semua itu diolah dalam sebuah mesin yang tergolong tua. Jika salah satunya “ngadat” terpaksa tampilan koran ini apa adanya, Hitam Putih.
Penjelasan yang membuat mereka memahami mengapa koran ini terkadang beraneka berwarna dan kadang hanya berwarna hitam putih.
”Rumit ya kak,” kata seorang siswi, Eka Fitriani kepada seorang kru percetakan, Samara. “Siapa bilang gampang dek (mbu’n/dhs/CP)
Selengkapnya...

Industri Ekstraktif

Diposkan oleh Berita Manokwari on Sabtu, 30 Mei 2009

Berkelit Dari Kutukan Sumber Daya

Selama dua hari (26-28 mei 2009) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, menggelar seminar dan lokakarya “Mendorong Transparansi Industri Ekstraktif di Papua Barat”, di Hotel Triton Manokwari. Kegiatan itu dihadiri puluhan peserta berlatar belakang aktivis LSM, akademisi, jurnalis, masyarakat adat, wakil pemerintah dan perusahaan yang bergerak pada sektor industri ekstraktif. Apa saja yang dibahas dalam (dan rumusan yang dihasilkan dari) forum ini?

oleh Patrick Barumbun Tandirerung

SEMINAR DAN LOKAKARYA INI digagas dari sebuah kegelisahaan (tepatnya kesadaran) tentang paradoks yang terjadi di Tanah Papua dan juga di belahan nusantara yang lain semisal Aceh dan Riau ; tempat yang begitu kaya akan sumber daya namun memiliki sejarah yang panjang tentang konflik - yang salah satunya diakibatkan oleh tata kelola SDA yang buruk dan pertentangan soal kendali pengelolaan SDA. Dan juga tingginya angka kemiskinan.

Keanehan ini dalam kajian akademik maupun dalam perspektif para praktisi pembangunan, diistilahkan sebagai “Kutukan Sumber Daya” (resoursce curse) atau “Keanehan Dalam Keberlimpahan” (paradox of plenty). Pembahasan soal tema ini terasa lebih “berisi” saat wakil dari Extractive Industri Tranparency Initiative (EITI), David Brown mengulasnya dalam sesi bedah buku :Berkelit Dari Kutukan Sumber Daya (Escaping Resource Curse) suntingan Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs dan Joseph E. Stiglitz.
Di Indonesia, keanehan terlihat misalnya di Aceh dan Papua. Dua daerah ini tercatat sebagai rangking satu dan nomor tiga dalam tingkat pendapatan daerah (karena SDA-nya), namun berada di rangking satu dan empat dalam kategori provinsi termiskin di Nusantara. Kementerian koordinator Kesra juga menempatkan daerah ini sebagai provinsi terburuk dalam hal pembangunan manusia.
Hal yang sama terjadi di Riau, yang kaya dalam hal cadangan minyak. Sepanjang tahun 2002 – 2004, peningkatan daerah itu meningkat hingga 10.32 persen namun warganya 22,9 persen hidup di bawah garis kemiskinan.
“Bila uraian ini diperpanjang ke daerah – daerah penghasil lainnya, hanya akan menunjukkan statistik yang kian menguatirkan terutama bila dilihat dari belanja dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Riyada Laodengkowe.
Menurut Ridaya, persoalan kutukan sumber daya terletak pada dua masalah pokok yakni pembayaran pendapatan (revenue Transfer) dari perusahaan – perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah dan pengelolaannya. “Selama ini yang muncul adalah mitos bahwa Industri ekstraktif itu rumit. Padahal yang terjadi adalah tak adanya transparansi,” sebut Riyada
Jika spektrum wilayah kutukan diperluas, ternyata kutukan serupa terlihat misalnya di Afrika, Asia Tengah, maupun di Amerika Latin. Dengan demikian, korelasi antara eksploitasi SDA dengan penciptaan kesejahteraan rakyat di belum terlihat nyata. Kondisi inilah yang mendapat sorotan kritis dari para peserta selama lokakarya ini berlangsung. Tentu saja sikap itu diarahkan pada kehadiran dan aktivitas perusahaan ekstraktif di Tanah Papua, terutama perusahaan yang bergerak pada sektor tambang mineral, migas dan kehutanan.
“Orang Papua tetap miskin dan menderita di atas kekayaannya, ini kontradiksi yang luar biasa,” sebut Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu, pada pembukaan seminar.
Menurut Septer, menyandarkan pembangunan daerah (di Tanah Papua) pada industri ekstraktif tanpa tata kelola yang benar juga memperburuk sektor ekonomi lainnya, mengurangi derajat akuntabilitas pemerintah terhadap warga, dan pada gilirannya meningkatkan kecenderungan perilaku korupsi.

Berkelit Dari Kutuk
Lalu cukupkah mengutuk kutukan itu?? Kalangan gerakan masyarakat sipil (LSM) dan agen pembangunan internasional, sebetulnya belakangan ini kian gencar mendorong dan mempromosikan berbagai upaya untuk berkelit dari kutukan sumberdaya. Satu diantaranya adalah EITI, yakni sebuah upaya menjalankan transparansi secara partisipatif dalam pengelolaan sumber industri ekstraktif.
EITI memfasilitasi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, melalui keterlibatan masyarakat sipil, pemerintah dan kalangan dunia usaha. Terutama untuk memperkuat masyarakat sipil dan pemerintah yang masih lemah dalam mengikuti dinamika sektor industri ekstraktif.
Intensifnya dorongan dari kalangan masyarakat sipil setidaknya telah menggugah pemerintah pusat untuk mengadopsi EITI dalam rancangan peraturan presiden tentang transparansi pendapatan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif.
Menurut Kepala Bidang Produksi Minyak Bumi Kedeputian Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Ir Edward Sibarani, MBA, pemerintah telah membentuk sebuah tim yang menggodok rancangan kebijakan itu.
“Mudah – mudahan perpresnya selesai dalam waktu dekat, dan bisa diserahkan kepada pemerintahan yang baru, usai Pilpres. Peraturan itu akan difokuskan pada sektor migas dan tambang mineral,” jelasnya dalam seminar ini
Septer Manufandu menilai, kebijakan pada level Internasional dan nasional saja tak cukup. Apalagi Perpres yang sedang disiapkan tersebut tak mencakup seluruh rantai nilai dan sektor industri ekstraktif, sebut saja sektor kehutanan. “Aliran penerimaan negara dari sektor kehutanan juga sangat layak untuk dipertanyakan,” sambung Ridaya membenarkan.

Upaya Pararel
Sewajarnya, upaya pararel soal transparansi dan akuntabilitas ini, dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di Tanah Papua ,mengingat, selain menyangkut hak – hak pemerintah daerah dan masyarakat setempat, pemerintah daerah juga (misalnya) memiliki kewenangan memberikan kuasa pertambangan.
“Papua dan Papua Barat dengan kekayaannya dalam sumber daya minyak, gas dan mineral adalah suatu daerah yang layak diprioritaskan untuk membumikan gagasan seperti EITI itu,” jelas Septer dalam jumpa pers usai kegiatan ini, Kamis sore (28/5)
Dalam konteks Papua, otonomi khusus adalah paradigma pembangunan baru. Sehingga menjadi penting bagi gubernur di dua provinsi (Papua dan Papua Barat), yang mengikatkan diri pada “Komitmen Dua Tapi Satu – Satu Tapi Dua”, mengambil inisiatif dalam menciptakan transparansi khususnya pada sektor industri ekstraktif, dengan menggunakan instrumen otsus terutama melalui perdasi dan perdasus. “Saat ini politicalll will dari pemerintah menjadi penting agar tak ada lagi image bahwa otsus gagal,” kata Septer.
Rumusan pokok pikiran dari forum ini dituangkan dalam tiga butir rekomendasi diantaranya, Pertama, setiap aktivitas eksploitasi sda terutama ekstraktif harus melibatkan masyarakat adat dalam seluruh pentahapan dialog yang partisipatif. Kedua, kesepahaman untuk membangun jaringan advokasi dalam mendorong transparansi pengelolaan industri ekstraktif di Papua Barat, dan Terakhir, peserta bersepakat untuk mendorong lahirnya mekanisme yang transparan dan akuntable dalam tata kelola sumber daya ekstraktif di Papua Barat. ***
Selengkapnya...

Saat Sumber Daya Menjadi Kutukan

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari- Korelasi antara eksploitasi sumber daya alam (SDA) dengan penciptaan kesejahteraan rakyat di Papua dan Papua Barat belum terlihat nyata.
Karenanya, pembayaran pendapatan negara oleh perusahaan (kepada pemerintah) yang bergerak pada sektor industri ekstraktif semisal tambang, minyak dan gas sudah saatnya dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Melimpahnya SDA yang dikelola berbagai perusahaan di Indonesia khususnya di Tanah Papua awalnya menjadi harapan. Namun buruknya tata kelola membuat kelimpahan itu berbalik (seolah) menjadi kutukan.
Kondisi ini dibahasakan para praktisi pembangunan dan akademisi sebagai kutukan sumber daya (resource curse) dan keanehan dalam keberlimpahan (Paradox of plenty).
Secara kongkrit, ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan, dan pengalaman konflik yang tak luput dari persoalan kendali dan pemafaatan sumber daya.
“Orang Papua tetap miskin dan menderita di atas kekayaannya, ini kontradiksi yang luar biasa,” sebut Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, Septer Manufandu dalam seminar dan lokakarya Mendorong Transparansi Pengelolaan Industri Ekstraktif di Papua dan Papua Barat, Selasa (26/5) di Hotel Triton Manokwari.
Menurut Septer, menyandarkan pembangunan daerah pada industri ekstraktif tanpa tata kelola yang benar juga memperburuk sektor ekonomi lainnya, mengurangi derajat akuntabilitas pemerintah terhadap warga, dan pada gilirannya meningkatkan kecenderungan perilaku korupsi.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia ; sebuah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi sektor ekstraktif, Riyada Laodengkowe, berpendapat, pembayaran pendapatan (revenue transfer) dari perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah dan pengelolaannya merupakan kunci persoalan ini.
“Persoalan pokok sektor ini adalah tidak adanya akuntabilitas penerimaan negara dari industri ekstraktif,” sebutnya.
Publikasi laporan Global Witness 1999 yang berjudul A Crude Awakening layak menjadi bahan pembelajaran dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara dari sektor Industri Ekstraktif di Indonesia.
Laporan ini mengungkap kompleksitas pembiayaan industri minyak dalam penjarahan aset – aset negara selama 40 tahun periode perang sipil di Angola, dan menyimpulkan bahwa penolakan perusahaan - perusahaan minyak besar untuk mengumumkan penerimaan negara yang mereka bayar, membantu penyalahgunaan pendapatan negara dari minyak yang dilakukan oleh elit negara itu.
Laporan tersebut ditutup dengan sebuah tuntutan agar perusahaan – perusahaan minyak di Angola mengumumkan apa yang mereka bayar kepada pemerintah.
“Kita bisa berkilah bahwa Indonesia tak seburuk Angola. Tapi persoalannya tetap sama ; tak ada transparansi. Sehingga dari sudut pandang apapun, transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif secara umum berikut aliran pendapatan negara dari sektor ini tak hanya relevan, tapi juga mendesak,” urai Riyada.

Mekanisme
Secara tehnis, model transparansi dan akuntabilitas tersebut (oleh perusahaan swasta nasional, internasional serta juga BUMN dan BUMD) dilakukan dengan membuka data semua jenis pembayaran kepada pemerintah di setiap tingkatan, setiap tahun. Misalnya pajak, royalti, bonus, bagi hasil, fee dan sebagainya.
Sementara pemerintah melakukannya dengan mensyaratkan dibukanya pembayaran oleh tiap perusahaan, mengumumkan berapa penerimaan dari setiap perusahaan dengan terperinci, mengadakan audit secara independen atas laporan versi perusahaan dan pemerintah dengan standar Internasional khususnya Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Pemerintah pun mesti membuat mekanisme dan proses anggaran yang terbuka dan partisipatif di seluruh level pemerintahan.
Sementara Lembaga – lembaga keuangan multilateral termasuk Bank Dunia, IMF, SDB, Export Credit Agencies dan bank – bank swasta penting untuk mensyaratkan perusahaan industri ekstraktif agar terlibat dalam upaya untuk mendorong tata kelola yang ideal itu. “Hal itu bisa dijadikan prasyarat bagi skema pembiayaan yang mereka danai,” pungkas Riyada.
Kepala Bidang Produksi Minyak Bumi Kedeputian Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Ir Edward Sibarani, MBA mengatakan, pemerintah telah membentuk sebuah tim yang menggodok draft peraturan presiden tentang transparansi pendapatan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif.
“Mudah – mudahan perpresnya selesai dalam waktu dekat, dan bisa diserahkan kepada pemerintahan yang baru, usai Pilpres. Peraturan itu akan difokuskan pada sektor migas dan tambang mineral,” jelasnya. (m’bun)
Selengkapnya...

WahidinPuarada Berhentikan Tujuh PNS

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Bupati Fak-Fak, Wahidin Puarada memberhentikan 7 (tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahannya karena tercatat sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif lalu. Empat PNS yang diberhentikan bekerja sebagai guru dan sisanya adalah staf Pemda Fak – fak.
Hal ini diungkap Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Drs. N. D. Mandacan, Jumat (29/5).

Dua PNS diberhentikan 12 September lalu, dan sisanya pada tanggal 30 September. Mereka diberhentikan secara terhormat karena sebelumnya telah mengurus surat pengunduran diri. Langkah pemerintahan Puarada , nilai Nataniel, tepat dan telah sesuai aturan.
“Semua PNS yang mendaftar sebagai caleg harus mengurus surat pengunduran diri,” katanya.
Tujuh PNS tersebut, jamin Nataniel, akan menerima hak-haknya karena mengundurkan diri sesuai prosedur. “Tindakan tegas dari Pemda Fak-Fak seharusnya diikuti daerah lainnya terlepas dari apakah PNS itu lolos atau tidak ke lembaga legislatif,” jelasnya. (air/m’bun)
Selengkapnya...

Studi Lingkungan Masih Diabaikan

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Studi lingkungan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat belum berjalan secara sinergis dan terarah. Para pemrakarsa pembangunan masih mengabaikan studi lingkungan semisal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal ini diakui Kepala Bapedalda Provinsi Papua Barat, Ir. Jacob Manusaway, M.H, kepada wartawan di Swiss bel Hotel, Jumat (29/5)
Selain persoalan itu, pihak pemerintah juga terbentur dengan belum tersedianya instansi yang secara khusus mengurusi lingkungan di semua daerah di provinsi ini.
Sejauh ini Hanya Fak-Fak, Kota Sorong, Manokwari dan Provinsi Papua Barat, yang memiliki institusi semisal Bapedalda. Sementara di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat lembaganya masih berstatus sebagai kantor, sementara di Sorong Selatan dan Kaimana, masih digabung dengan instansi lain.
Pembentukan Institusi lingkungan yang berdiri sendiri di daerah sangat diperlukan. Sebab hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas pembangunan di daerah.
Ke depan, lanjut Jack, ijin membangun perlu menyertakan studi lingkungan sebagai syarat. Hal inilah yang menurutnya tidak Sinergis.
Asisten III Kabupaten Manokwari, J. Paiki, mengatakan, masih banyak usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan di Manokwari yang menjalankan usahanya yang belum dilengkapi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Berdasarkan Permen 12/2007 tentang DPPL semua pengusaha dan pimpinan kegiatan yang belum mempunyai DPPL wajib menyusunnya dengan mengajukan permohonan DPPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
Namun, DPPL tidak serta merta membebaskan penanggung jawab suatu usaha atau kegiatan dari sangsi hukum apabila terbukti melakukan pencemaran lingkungan.
Paiki juga sempat mengungkap jika Swiss-Belhotel sedang menyusun DPPL. Hal itu Direspon positif apalagi, pengolahan limbah hotel tersebut kerap dikomplain warga sekitar. Paiki berharap hotel dan aktivitas usaha lain mengikuti langkah pengelola hotel termewah di Manokwari ini. (air/geo/m’bun)
Selengkapnya...

Supir Angkot Protes Pungli

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Puluhan supir angkutan kota (angkot) Jumat (29/5) mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
Aksi protes itu adalah buntut dari maraknya praktek pungli, serta sebagai reaksi atas larangan parkir di depan areal pasar tingkat Sanggeng yang dikeluarkan dishub. Aturan itu mengharuskan para supir menaikan dan menurunkan penumpang dalam terminal Sanggeng.

Sementara tak selamanya aturan itu bisa dilaksanakan para supir mengingat tuntutan penumpang bertolak belakang dengan aturan tersebut. Penumpang terkjadang lebih memilih turun di depan pasar tingkat.
“Kalau kami turunkan penumpang di depan pasar tingkat, petugas langsung datang dan minta SIM,” tutur salah satu supir angkot.
Selain itu para supir ini juga keberatan menyusul adanya pungutan liar (pungli) di dalam areal terminal.
Para supir tiba di halaman kantor Dishub Manokwari sekitar pukul 09.30 WIT dan langsung memarkir kendaraannya di halaman kantor tersebut. Setelah berembug sejenak, mereka kemudian masuk ke kantor, dan diterima Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dishub Manokwari, Darno, serta Kepala Pos Polisi Sanggeng.
Pembicaraan ini memakan waktu beberapa jam dan berlangsung alot. Setelah dicapai kata sepakat, para supir langsung membubarkan diri dengan tertib.
Darno, yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan itu mengatakan, dicapai kata sepakat bahwa para supir berhak untuk memilih parkir atau tidak di terminal Sanggeng. “Kita kembali ke aturan lama, sambil menunggu aturan baru,” singkat Darno
Soal pungli, kata Darno itu bukan tanggung jawab Dishub. Namun ia menyebut pihaknya serta aparat kepolisian akan menertibkan praktek pungli tersebut. (Geo/m’bun).
Selengkapnya...

Pustu Terlantar di Saubeba

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari- Sejumlah bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu-red) di sepanjang Pantai Utara dan Selatan Manokwari terlantar. Pustu tersebut tidak terawat dan terkesan mubasir.

Contohnya di Kampung Saubeba. Bangunan pustu setempat sudah ditutupi rumput, sehingga hampir tak terlihat dari jalan raya. Sebuah lemari berisi obat-obatan masih berada dilam bangunan yang tidak terkunci itu. Solar Cell Pustu yang terletak dekat Balai Kampung itu juga tidak terawat.
Yustus Ainusi, Kepala Kampung Saubeba. Mengatakan Pustu itui mulai kosong sejak Februari lalu. “Petugasnya tidak tahu kemana. Masyarakat jadi susah kalau mau berobat dorang ke Amban. Itu juga harus keluar uang banyak,” kata Yustus, Selasa (26/5)
Hal sama juga dijumpai pada bangunan pustu di kampung Kampung Mupi, Distrik Manokwari Selatan.
“Tenaga masih kurang. Cuma satu saja,” kata Abram Ayok, Kepala Kampung setempat soal kondisi pustu di wilayahnya
Kepala Suku Besar Arfak, Samuel Mandacan meminta dinas kesehatan memperhatikan hal tersebut. Keberadaan pustu di kampung itu sangat diharapkan warga mengingat jarak ke kota lumayan jauh.
“Tulis disitu, Pustu kosong. Tidak ada tenaga perawat. Kami minta petugas jangan orang asli Papua. Kalau bisa pendatang saja. Supaya bisa tinggal disini dan melayani masyarakat. Dinas kalau sudah tahu tenaga medis kurang, kenapa paksa bangun Pustu. Ini kan terkesan buang-buang uang rakyat,” ujar Samuel dengan nada tinggi. (vesp/m’bun)
Selengkapnya...

Pileg 2009, Konsolidasi Beringin Rapuh

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Minimnya konsolidasi internal Partai Golongan Karya (Golkar) mengakibatkan perolehan kursi partai berlambang pohon beringin ini, pada pemilu 2009, berkurang di Provinsi Papua Barat.
Hal ini diakui Amos H May, Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Barat, saat ditemui wartawan, Kamis (28/5).

Pada Pemilu 2004, banding Amos, Golkar berhasil menempatkan lima kadernya di DPRD Kabupaten Manokwarti. Namun kali ini, jika didasarkan pada hasil pemilu, partainya hanya mampu meraih tiga kursi.
Sementara untuk DPRD Provinsi di dapil IV Manokwari, pada pemilu 2004, Golkar memperoleh 2 kursi murni plus sisa suara. Sehingga Golkar mendapat 3 kursi. Sedang pada pemilu 2009 ini Golkar hanya mendapat 1 kursi. “Itupun bukan kursi murni, tapi sisa suara, dan bahkan Golkar berada di bawah PDP,” sebutnya.
Menurunnya perolehan kursi ini, aku Amos, karena minimnya koordinasi dan konsolidasi pengurus Golkar di tingkat Kabupaten maupun provinsi. “Saya sudah berulang kali mengingatkan bahwa konsolidasi sangat penting. Tapi, konsolidasi dalam kota saja tidak ada apalagi pedalaman,” ujarnya.
Secara terbuka politisi yang akrab dengan kaum muda ini memberi apresiasi atas keberhasilan konsolidasi PAN di 29 distrik di Manokwari. Maklum Partai berlambang matahari itu memperoleh suara yang cukup signifikan terutama di daerah pedalaman. “Menurut saya PAN patut dicontohi,” sebutnya pasti.
Kegagalan ini menjadi tanggung jawab fungsionaris Golkar pada semua level kepengurusan. “Kita jangan saling lempar tanggung jawab,” katanya. (Geo/m’bun)
Selengkapnya...

Pengguna ARV Kurang Disiplin

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Penggunaan obat antiretrovilal atau ARV di Papua Barat masih rendah. Diperkirakan, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan pengidap HIV/ AIDS tentang tata cara penggunaan obat yang berfungsi menekan perkembangan HIV tersebut.


Penyebab lainnya adalah, kejengahan pasien, karena obat itu harus dikonsumsi secara teratur dan disiplin, seumur hidup. Hal ini, kata Staf Monitoring dan Evaluasi Global Fund, Yogi Maryanto, juga menjadi kendala tersendiri dalam upaya penanggulangan HIV/ AIDS di provinsi ini.

Kejengahan pasien, terang Yogi, bisa berakibat fatal sebab, penggunaan yang tidak teratur dan tak sesuai petunjuk, dapat menyebabkan HIV resisten terhadap ARV, sehingga obat itu tak mampu lagi menekan perkembangan virus dalam tubuh pasien, atau tidak mempan.

“Kendalanya karena pasien kurang disiplin. Apalagi obat ini harus diminum tiap 12 jam, dalam kondisi yang seperti ini, pasien mungkin merasa bosan,”jelas Yogi yang juga Pelaksana Program KPA Papua Barat, Rabu (27/5), di Manokwari.

Yogi meminta pengidap HIV AIDS mengonsumsi obat ini secara teratur, sebab kemungkinan besar usia pasien akan lebih panjang, minimal HIV yang ada dalam tubuh pasien bisa ditekan perkembangannya.
Sejauh ini obat yang digunakan adalah ARV lini I. jika itu tak mempan, maka pasien terpaksa harus memakai ARV lini II yang sulit didapatkan dan berharga mahal. (Air/m’bun)
Selengkapnya...

Caleg Ancam Tutup KPU

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Telatnya pengumuman hasil pemilihan umum oleh KPUD dan KPU Provinsi Papua Barat, terus memunculkan sinisme serta sejumlah tuntutan dan ancaman para caleg. Sebagai misal, tuntutan yang disampaikan Forum Peduli Calon Anggota Legislatif Asli Papua.

Forum ini menilai KPUD dan KPU provinsi, melanggar batas penetapan perolehan kursi karena batas itu tak dipatuhi. Alasan penundaan pengumuman penetapan kursi, yakni menunggu putusan MK, dinilai sebagai pembohongan publik.

“MK hanya menyidangkan gugatan kandidat serta beberapa permasalahan. Bukan keseluruhan permasalahan di Papua Barat. Sehingga alasan penundaan tersebut terkesan di buat-buat,” ujar Mesak Wabdaron, Sekretaris Forum Peduli Caleg Asli Papua.

“Ini memunculkan anggapan bahwa ada konspirasi yang dibangun untuk mengubah perolehan kursi,” katanya dalam konperensi pers, Rabu (27/5) di Hotel Mokwam, Manokwari.
Forum yang didirikan 15 April 2008 ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 700 caleg asli Papua baik di tingkat DPR, DPRD Provionsi, DPRD kabupaten/kota dan juga DPD.

Mereka meminta Gubernur Papua Barat menolak hasil pemilu yang diajukan KPU Provinsi dan menuntut pemberhentian para anggotanya.

Kendati demikian organisasi para caleg ini masih memberi kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan hasil pemilu, namun dengan sebuah maklumat agar hal itu dilakukan secepatnya.

“Saat penentuan kursi, KPU harus mengundang seluruh parpol untuk mencocokan data mulai dari tingkat TPS, PPD, KPU Kabupaten/kota sampai KPU pusat,” sambung Mesak.
Kuatnya asumsi para caleg soal kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu menjadi alasan forum ini untuk mendesak pihak Kepolisian agar memeriksa anggota KPU yang terindikasi terlibat praktek “Money Politic”.

“Kami akan menggelar aksi massa dan menutup KPUD serta memperkarakan KPUD secara hukum, jika tuntutan itu tak dipenuhi,” ancam Yoseph Kafiar, yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan pada rencana aksi yang Ia maksud. (Geo/m’bun)
Selengkapnya...

PILPRES

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Narapidana Disediakan TPS Khusus

Manokwari – Sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus akan disiapkan di lembaga permasyarakatan di seluruh Provinsi Papua Barat pada pemilihan presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.
Drs. Muhammad Arifin, M.Si, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkumham Papua Barat, Selasa (27/5) mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal itu ke KPUD dan KPU Provinsi Papua Barat, usai menerima edaran Menteri Hukum dan HAM RI tentang penyediaan TPS khusus bagi Narapidana.
“Kami telah menindak lanjuti surat edaran tersebut ke semua UPT di wilayah hukum Papua Barat” katanya kepada usai membuka pelatihan komputer bagi warga binaan Lapas Klas II B Kampung Ambon, Manokwari.
Pada Pemilu legislatif lalu tidak ada TPS khusus di Lapas ini. Saat itu para napi memilih di TPS terdekat di bawah pengawasan ketat aparat. (geo/m’bun)
Selengkapnya...

Pengusaha Korea Minati Semen Maruni

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Besar kemungkinan investor dari Korea Selatan membuka pabrik semen di Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari.
Hal ini dungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Drs. Franzs Djitmau, MH, Selasa (26/5).

“Awalnya ada dua investor masing - masing dari China dan Korea Selatan, tapi nampaknya yang positif adalah dari Korea Selatan,” sebut Jitmau.
Investor asal negeri ginseng itu, terang Jitmau, telah menyampaikan keinginannya untuk menggelar seminar soal recana tersebut. Seminar itu diprakarsai Departemen Perindustrian. (air/m’bun)
Selengkapnya...

Pemprov Tak Terima PNS Pindahan

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak menerima pegawai yang pidah atau dimutasi dari daerah lain. Kebjakan yang bersifat sementara ini diambil karena terbatasnya sarana dan fasilitas.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Yustus Meidogda, Selasa (26/5).

“Pegawai yang pidah dari daerah ke kota sebagai ibu kota provinsi kemungkinan sangat kecil untuk di terima karena fasilitas di sini masih minim,” kata Yustus.
Kendati demikian, Yustus menjelaskan, kebijakan ini dikecualikan bagi para pejabat dari beberapa kabupaten yang dilantik menjadi pejabat provinsi baru – baru ini, karena mereka pindah atas dasar kebijakan pemprov. (air/m’bun)
Selengkapnya...

Papua Barat Tak Lagi Eksport Bahan Mentah

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Kayu dan ikan (hasil laut) menjadi komoditi unggulan Provinsi Papua Barat. Penetapan ini didasarkan atas hasil kajian Departemen Perindustrian RI yang melibatkan seluruh dinas yang membidangi perindustrian se- Indonesia.

Berdasarkan penetapan tersebut, 2008 lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan UNIPA menyusun roadmap pengembangan industri di tiap kabupaten/ kota se- Papua Barat.
Roadmap akan menjadi pedoman bagi tiap daerah kabupaten/kota dalam mengambangkan industrinya, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melibatkan masyarakat menengah kebawah.
Hal ini disampaikan oleh Drs. Franzs Djitmau, Kepala Disperindag Papua Barat dalam seminar dan lokakarya “Mendorong Transparansi Pengelolaan Industri Extraktif di Papua dan Papua Barat” yang dilaksanakan oleh simpul Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan Foker LSM Papua di Hotel Triton, 27 Mei lalu.
“Papua Barat industri besar belum terlalu banyak, walau daertah ini punya potensi industri yang besar. Saat ini industri kecil dan menengah (IKM) masih mendominasi, dan pemasarannya masih berskala lokal,” aku Djitmau.
Ia mengatakan, komoditi kayu dan ikan, diharapkan bisa berorientasi ekspor bahan olahan, bukan lagi barang mentah. Pelaku usaha keci, lanjutnya diarahkan pada upaya pengolahan limbah hasil industri-industri besar. Limbah itu diolah sebagai produk yang bernilai tambah dan mempunyai nilai jual yang tinggi.
“Sebagai contoh, mengolah limbah industri laut menjadi bahan dasar campuran pakan ternak, atau mengolah limbah kayu olahan menjadi arang maupun kerajinan lainnya,” sebutnya. (air/m’bun)
Selengkapnya...

Tim Pemenang JK-WIN akan Dilantik Surya Paloh

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari- Menurut rencana, kordinator tim penasehat partai Golkar, Surya Paloh akan melantik tim pemenang JK-WIN pada 2 Juni besok. Hal ini dibenarkan juru bicara tim pemenang, Ya’aquub Ibnu Mussa’ad, Jumat (29/4) kemarin.

Menurutnya, usai dilantik, tim pemenang wajib menjalankan tugas utama, yakni memelihara dan menggalang “loyal voters” (pemilih,red), guna mencapai swinging voters ( pemilih yang mengambang).
“Dengan membangun citra positif dengan berbagai tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda tentunya,” jelasnya.
Ia menambahkan, rasa solidaritas tinggi sesama tim merupakan kesuksesan dengan moto berkarya lebih cepat lebih baik bersama hati nurani rakyat.
Susunan tim kampanye JK-Wiranto terdiri atas Daud Mandacan sebagai dewan penasehat, Ir Dominggus Buiney.MM sebagai ketu tim, Ya’aquub Ibnu Mussa’ad sebagai wakil ketua, Drs. H Tunggul Wijaya sebagai sekeertaris. Sementara Ny. Titie Rochajah sebagai bendahara, Yosef J Auri sebagai ketua urusan logistik dan tim advokasi hukum dipimpin Demianus Waney.SH.MH (cr-43/m’bun)
Selengkapnya...

KPUD Bantah “Sunat” Suara Killian

Diposkan oleh Berita Manokwari on Selasa, 26 Mei 2009

Ayomi : Saksi di MK Akan Diproses Secara Institusi

Manokwari– Ketua KPUD Manokwari Yan Maurits Ayomi membantah kalau pihaknya mengurangi perolehan suara calon anggota DPD-RI Papua Barat, DR. A.M Kilian.

Hal ini Ia sampaikan menyusul gugatan yang dilayangkan Killian melalui Mahkamah Konstitusi RI, soal perolehan suaranya yang menyusut di Distrik Neney, Testega, Tanah Rubuh dan Distrik Sururey.
“Asumsi bahwa KPUD mengurangi perolehan suara Killian tak mendasar mengingat hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual dibacakan langsung oleh para ketua dan anggota panitia pemilihan distrik, bukan oleh KPUD,” katanya, Senin dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (25/5).
Dalam jumpa pers tersebut, Ayomi didampingi Sekretaris KPUD, Drs. F.M Lalenoh, Kepala Sub Bagian Umum KPUD, Drs.Rustam Efendi dan Anggota KPUD Manokwari, Elisabeth Salabay.
“Kalau kami kurangi sudah tentu hasilnya akan berpengaruh pada seluruh perolehan suara” jelasnya lagi.
Killian, sebut Ayomi, tak menempatkan saksinya di TPS yang dipermasalahkan, termasuk saat rekapitulasi penghitungan suara di KPUD. “Sikap menolak dan rasa keberatan juga tak pernah diajukan para saksi saat penghitungan suara,” katanya.
Selain itu, panwas lapangan dan distrik tidak pernah melaporkan jika saksi yang bersangkutan mengajukan rasa keberatannya atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS, PPD dan di KPUD.
Ayomi justru mempertanyakan mengapa saat rekapitulasi di KPU Provinsi Papua Barat, 30 April lalu, saksi dari calon yang bersangkutan menandatangani berita acara rekapitulasi. Sebab artinya, saksi itu menerima dan menyatakan keabsahaan rekapitulasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “Semua bukti itu ada pada kami,” tukasnya.
Disinggung soal sikap KPUD atas gugatan tersebut, Ayomi menjelaskan, pihaknya telah memenuhi undangan KPU untuk menghadiri persidangan di MK. Dan pada kesempatan itu pihaknya telah memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam sidang.
Di persidangan turut hadir Ketua KPU Papua Barat, Regina Sauyai, Anggota KPUD Manokwari, Alberth Burwos, serta Drs. F.M Lalenoh dan Drs. Rustam Efendi.
Pada sidang hari pertama, MK meminta pemohon (AM. Killian) untuk menyampaikan gugatannya di hadapan majelis MK. Namun sidang perdana itu ditunda karena MK meminta bukti – bukti.
Sidang kedua digelar pada tanggal 22 Mei dengan agenda mendengar penjelasan KPUD soal pelaksanaan pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di KPUD.
“Penjelasan KPUD di MK difokuskan pada empat distrik yang dipermasalahkan. Kami sudah jelaskan bahwa KPUD tak pernah megurangi perolehan suara pemohon,” jelas Ayomi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPD-RI Dapil Papua Barat pada 641 TPS di 29 Distrik se- Manokwari, calon Wahidin Ismail memperoleh suara sah sebanyak 12. 318 suara, sedangkan DR. A.M Kilian memperoleh 12. 296 suara.
“Ini data yang kami bacakan dari hasil rekapitulasi dari TPS dengan formulir C dan pada hasil pleno yang dibacakan secara manual oleh Ketua dan Anggota PPD termasuk empat distrik ini dalam formulir DA,” sebutnya kepada wartawan.
Dalam sidang tersebut, jelas ayomi, Killian menghadirkan saksi diantaranya Ketua PPD Tanah Rubuh, Sekretaris PPD Testega dan satu orang anggota PPD Distrik Neney.
Menyusul kesaksian tersebut Ayomi mengaskan jika pihaknya akan memproses para saksi tersebut secara institusi karena mereka nota bene adalah penyelenggara pemilu. Namun ia tak menjelaskan maksud “memproses” itu dengan detail.
Dalam jumpa pers itu, suara Ayomi sedikit meninggi, saat menuturkan kesaksian para anggota PPD. Terutama ketika menyinggung perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari saksi (PPD), dengan hasil rekapitulasi di KPUD.
“Rekapitulasi tersebut dibacakan langsung dan ditanda tangani oleh PPD yang bersangkutan. Padahal yang seharusnya membaca hasil rekapitulasi itu adalah saksi yang diberikan mandat, bukan PPD,” ujarnya.
Sejauh ini belum ada keputusan dari MK terkait gugatan tersebut. “Apakah nanti kilian yang menang atau tidak kami belum tahu karena masih menungu putusan,” tutup Ayomi.
Berdasarkan data KPU, perolehan suara calon anggota DPD Dapil IV Papua Barat, Ishak Mandacan berada di urutan pertama dengan perolehan suara 53. 316 suara, disusul Sofia Maipauw (48. 931), Mervin S Komber (41. 896), Wahidin Ismail (39. 013) dan diurutan kelima A.M Kilian dengan perolehan 38. 045 suara.
Meski sidang atas gugatan ini belum berakhir namun KPU telah menetapkan empat calon terpilih yang akan mewakili Papua Barat di DPD-RI yakni, Ishak Mandacan, Sofia Maipauw, Mervin Sadipun Komber, dan Wahidin Ismail. (geo/m’bun)
Selengkapnya...

KPUD Sediakan Insentif Bagi PPDP

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Ayomi : DPT Pilpres Diumumkan 31 Mei

Manokwari– KPUD Manokwari menyediakan insentif sebesar Rp. 300.000,- kepada tiap petugas PPDP atau panitia pemutahiran data pemilih, yang pembiayaannya berasal dari APBN. Adapun biaya pendataan yang dilakukan di tingkat RT akan di tanggulangi oleh pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Ketua KPUD Manokwari, Yan Maurits Ayomi, Senin (25/5) di ruang kerjanya. Pemberian insentif ini dimaksud agar proses pendataan pemilih pilpres berjalan lancar dan hasilnya akurat.
KPUD melakukan pemutahiran data pemilih dari dua arah yakni melalui PPS dan perangkat RT. “RT diharapkan tetap mengacu pada DPT pileg. Supaya mereka yang belum terdaftar bisa diakomodir untuk memberikan hak pilihnya,” kata Ayomi kepada wartawan.
Sejauh ini, jumlah pemilih hasil pendataan belum direkap di KPUD. Meski demikian data yang sudah diterima terus diperbaiki sehingga akurat. Ayomi menghimbau warga (yang belum terdaftar) agar aktif mendaftarkan diri pada petugas pendataan.
KPUD Manokwari akan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres se- Manokwari pada tanggal 31 Mei nanti. DPT diumumkan melalui media massa. (Geo/m’bun)
Selengkapnya...

Puluhan Perawat Puskesmas Warmare Datangi Kejaksaan

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari - Senin (25/5), gabungan puluhan petugas medis Puskesmas dan beberapa pustu Warmare, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri. Mereka datang untuk menanyakan kejelasan status rekannya (OS) yang sudah ditahan sejak Rabu (20/5) lalu di LP. Sesuai laporan, Penahanan ini sebagai akibat penganiayaan (OS) terhadap kepala Puskesmas, dr. Arianta Damanik.
Setibanya dengan sebuah mobil sekitar pukul 11.00 Wit, rombongan yang dipimpin PJS Puskesmas, Dolfina Yarangga, langsung menuju ruang Kasubsi Sospol, bertemu dengan Arnolda Awom SH. Dalam ruangan tersebut, pembahasan status pelaku yang juga sebagai kepala ruang gizi ini, berjalan singkat.
Kepada sejumlah wartawan, Yarangga mengaku aktivitas puskesmas Warmare untuk sementara tidak berjalan seperti biasanya. Hal ini dikarenakan semua petugas medis ikut dalam rombongan tersebut.
“Sejak pagi, puskesmas tidak dibuka. Tapi besok puskesmas kembali akan dibuka lagi,” jelasnya.
Disisi lain, kakak kandung pelaku, Sepi Sinon yang ditemui mengatakan, adiknya (OS) sudah mendekam di penjara sejak Rabu lalu. Maksud kedatangan kali ini adalah untuk meminta kejelasan status hukum adiknya karena laporan yang disampaikan tidak sesuai.
“Kita mendesak untuk segera bebaskan dia, karena dia tidak bersalah. Saya dan kepala dinas siap menjadi jaminannya,” terangnya.
Sementara, suami korban yang tidak terima dengan perlakuan pelaku, mengaku tetap memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Maksudnya agar hal terseut dijadikan pembelajaran bagi semua orang, jika tidak ada yang kebal terhadap hukum.
“ Meski Penyelesaian secara institusinya (Dinkes) sudah, tapi saya ingin kasus ini diselesaikan secara hukum. Entah nantinya pelaku dikenakan hukuman percobaan atau sejenisnya, yang penting sebagai pembelajaran,” ujarnya kepada wartawan.

Gara-gara Berita Koran
Lelaki ini pun menuturkan awal kejadian yang menimpa isterinya tersebut. Kejadian berawal saat terbitan Koran ini edisi 20 April lalu yang memuat keluhan salah satu kepala kampung Warmare tentang minimnya pelayanan di puskesmas warmare. Sebagai pimpinan, korban lalu memanggil pelaku untuk menanyakan pemberitaan tersebut.
Karena tidak terima dengan ucapan korban, pelaku lalu megnhajar korban di bagian kepala dan kaki. Parahnya, korban saat itu tengah mengandung dua bulan. Laporan korban lalu diteruskan suaminya ke pihak kepolisian. Akhirnya, kasus ini sedang digodok Kejaksaan dan menurut rencana sejak Senin kemarin, berkasnya sudah dinaikan ke Pengadilan.
“Sebagai suami, batin saya ikut terpukul. Siapapun tidak terima jika isterinya dipukul, apalagi sedang mengandung,” tutupnya. (bsr/m’bun)
Selengkapnya...

Dua Warga Brawijaya Dihajar Oknum Polisi

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Motif pemukulan tidak jelas

Manokwari– Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa soal nasib orang yang mendapat naas beruntun ini nampaknya tepat dialamatkan kepada Herman Baru, warga yang tinggal di Kompleks Misi, Brawijaya Manokwari.

Minggu (24/5) lalu, pria yang juga anggota satuan polisi pamog praja ini dihajar delapan orang yang tak ia kenal saat sedang membakar sampah di halaman pasar kaget misi, Brawijaya.
Disebut naas beruntun, sebab kasus ini bukannya selesai. Malah, saat melaporkan kasus ini ke polisi, Herman Baru justru mendapat bogem mentah untuk kedua kalinya dari oknum anggota Mapolres bernisial ES.
Peristiwa apes itu berawal sekitar pukul 02.00 WIT dinihari, ketika Herman sedang membakar sampah. Tiba – tiba delapan orang yang turun dari sebuah angkot menghajarnya.
Merasa terdesak, Herman lalu meminta bantuan. Untunglah, saat itu ada kawannya yang bernama Roni Baru yang sigap dan langsung menghubungi pihak mapolres.
Tak berapa lama, satu unit patroli SPK tiba di lokasi kejadian. Keduanya kemudian dianjurkan untuk memberikan keterangan di kantor Polisi.
Namun keramahan polisi berubah ketika mobil patroli yang mengangkutnya bersama Roni memasuki halaman Mapolres. Tanpa ia ketahui sebabnya, salah satu oknum anggota Mapolres berinisial ES tiba – tiba menghajarnya dan Roni. Pelipis mata sebelah kanan Roni bengkak. Sementara Herman, meringis usai mendapat sebuah tendangan di kaki kirinya dan pipi kanannya.
Karena mendapat perlakuan tersebut, keduanya batal memberikan keterangan di kantor Polisi dan memilih pulang kerumah.
“Pemukulan ini salah sasaran, apalagi kami ini korban, bukan
pelaku,” ketus Herman, kemarin kepada wartawan, Senin (25/5) usai melaporkan kejadian yang merek dialami ke Mapolres. Tentu saja mereka melapor setelah meminta visum RSUD.
“Roni dipukul polisi itu (ES) sampai mata kanannya bengkak, kemudian pipi sebelah kanan saya juga ditendang,” aku Herman sambil mengusap pipi kanannya yang memar.
Ia mengatakan, pemukulan dirinya oleh delapan orang di Brawaijaya akan diselesaikan secara adat. Sementara pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota Mapolres, hendak ia selesaikan secara hukum melalui mapolres. “Ini tidak bisa diubah,” ujarnya.
Kanit P3D Mapolres, Aiptu Fredy Soplanit yang dikonfirmasi media ini, enggan berkomentar soal kasus ini. “Kami tidak berwenang memberikan keterangan pada pers, sebaiknya langsung dikonfirmasi kepada pak Kapolres,”ujarnya via ponsel.
Sementara Kapolres AKBP. Pit Wahyu tak berhasil dihubungi saat hendak dikonfirmasi via ponselnya. (air)
Selengkapnya...

Enam Nelayan China Diamankan Patroli TNI AL

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari– Sebuah kapal nelayan asing asal negara China berbendera merah-putih, sekitar pukul 09.30 Wit, Selasa kemarin, diamankan patroli TNI Angkatan Laut di sebelah selatan perairan Pasifik. Setelah diamankan, KM Pahala I dengan tujuh awak kapal ini, berhasil digiring petugas hingga memasuki dermaga TNI AL di Biryosi.

Setibanya, pemeriksaan langsung dipimpin Kafasharkan, Kolonel Laut (T) Tri Sunu Prasetyo Priyono, bersama sejumlah anggotanya yang sudah menunggu di pelabuhan. Menariknya, dari semua awak, hanya satu orang yang sedikit mengerti bahasa Indonesia. Sedangkan lainnya buta sama sekali alias tidak tahu.
Awalnya, dua awak masing-masing Chen Din Yong (kapten,red) dan Zhou Han Jun (Kepala Kamar Mesin), dipisahkan dari lima rekannya. Karena tidak mengerti pertanyaan yang diberikan, salah satu awak kapal tersebut lalu dipanggil petugas untuk memberikan kejelasan yang dibutuhkan.
Chen Shuinian, Xu Hairian, Ye Kangnsong, Dong Zhe Lei, melengkapi nama-nama awak kapal yang berhasil diperoleh petugas.
Akhirnya, diketahui kapal tersebut sebagai kapal pengangkut (penadah) dari enam kapal penangkap lainnya, yang saat digrebek sedang bersama-sama melancarkan illegal fishing.
Menurut nahkoda KRI Tali Wangsa, Kapten laut (P) Suyadi, saat menerima perintah, kapal yang dikomandoinya ini langsung bergerak menuju lokasi. Laporan awal menyebutkan jarak kapal-kapal tersebut dari bibir pantai Mansinam mencapai 10 Mil jauhnya. Pengejaran yang dilakukan akhirnya menemui hasil, meski enam kapal penengkap lainya berhasil kabur kearah Selatan.
“Kita berhasil daptkan target, yakni kapal pendah ini. Mereka diketahui tidak memiliki clearing out atau surat ijin berlayar dari negaranya, termasuk beberapa dokumen lain yang perlu diperiksa lagi,” jelasnya kepada wartawan, Selasa kemarin, sesaat setelah merapat di dermaga.
Hal ini dibenarkan Kafhasarkan Kolonel Laut (T) Tri Sunu Prasetyo Priyono yang langsung memimpin pemeriksaan awak kapal di dermaga. Orang nomor satu di jajaran TNI AL ini mengatakan, pihaknya masih akan memeriksa berkas dan alat kelengkapan di kapal tersebut. Untuk kesalahan, sementara pihaknya baru menemukan kurangnya dokumen berlayar yang tidak dimiliki. Sedangkan untuk kesalahan lainnya, masih dalam tahap pemeriksaan lanjut.
“Kita amankan setelah menerima laporan dari Guskamla Lantamal V Armatim yang mengatakan ada praktek ilegal, meski enma kapal penangkap asing lainnya lolos, kita berhasil mengamankan kapal pendah ini,” terangnya.
Menurutnya, hasil tangkapan yang diperoleh dari kapal penangkap lain, nantinya akan dibawa ke negaranya untuk didagangkan. Hal ini jelas merugikan negara sehingga pihaknya terus akan melakukan operai di perairan tersebut. Terutama untuk menghalau kapal penangkap yang lolos dari kejaran petugas saat operasi kemarin.
Hasil ini melengkapi hasil opersi lainnya yang dilakukan sebelumnya. Hinga saat ini masih ada pelaku illegal fishing yang diamankan, namun ada pula yang sudah menjalani hukuman usai sidang di Pengadilan.
“Temuan ini melengkapi jumlah nelayan asing yang didapat. Ada yang sudah penetapan hukuman, namun ada pula yang mendapatkan kasasi,” ujarnya. (bsr/m’bun)
Selengkapnya...

Insiden Merpati

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manager Merpati : Ban Pecah Bukan Karena Gundul

Manokwari- Penyebab Insiden pecahnya ban pesawat PT.Merpati Air Lines Rabu (20/5) saat mendarat di Bandara Rendani, Manokwari, masih didalami tim ahli maskapi penerbangan tersebut.
Yang pasti, kata Manager PT. Merpati Manokwari, Ricky, insiden itu bukan disebabkan ban pesawat yang gundul, dan (bukan) saat pesawat masih di udara. Melainkan terjadi saat pesawat mendarat.
“Jika terjadi di udara, apa penyebabnya. Itu juga bisa menyebabkan swing. Kemungkinannya saat rolling. Bisa saja di saat brake, ban pecah,” kata Ricky kepada Cahaya Papua, Jumat (22/5)
Ricky membantah jika ban pesawat yang digunakan sudah gundul, seperti pernyataan Kabandara, Syabaruddin saat dikonfirmasi wartawan sesaat setelah insiden itu.
Indikasi layak tidaknya ban tersebut, sebut Ricky, tidak hanya diamati secara visual saja. Tapi juga dapat terlihat pada tanda benang yang ada pada pinggir ban.
Lintasan pacu, kata Ricky, tergolong bagus. Sebab, sangat berbahaya jika ada batu. “Bandara juga bersih, save,” katanya
Disinggung soal tertundanya penerbangan maskapai lain karena insiden itu, Ricky mengatakan, itu takkan terjadi andai fasilitas bandara memadai.
“Tertunda sekitar 1,45 jam. Itu juga dipindahkan secara manual. Untung pesawatnya kecil, bagaimana jika pesawat besar,” tangkisnya.
Ricky menjelaskan, setelah mengganti ban, pesawat itu bisa digunakan kembali. Cuma pergantiannya perlu waktu. “Soalnya base maintenance kita di Biak,’ jelasnya.
Senada dengan Ricky, Station Manager Ketut Riyana mengatakan, pesawat tersebut bisa kembali beroperasi. “Pesawat normal. Tidak ada komponen lain selain main wheel yang bermasalah,” katanya.
Ketut menambahkan, pengoperasian pesawat selalu berdasar pada Minimum Equipment List (MEL). Juga merujuk pada CASR yang dikeluarkan dinas perhubungan mengenai regulasi penerbangan.(vesp/m’bun)
Selengkapnya...

Hak Politik Narapidana

Diposkan oleh Berita Manokwari on

TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan

Manokwari- Sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus akan diupayakan ketersediaannya di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Manokwari.
Ini dimaksud agar para narapidana yang penuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak politiknya, saat Pilpres digelar 8 Juli nanti.

Staf Lapas Manokwari, Ruddy Tulaseket, SH menerangkan, rencana itu sekaligus untuk menindaklanjuti himbauan Direktorat Jenderal Permasyarakatan (DJP), agar setiap LP menyediakan TPS khusus bagi para narapidana (napi)
Himbauan itu disampaikan melalui surat bernomor HM.01.02-13 dan diteken Direktur DJP Untung Sugiyono. “Pendiriaan TPS dimaksud untuk mempermudah pengawasan dan keamanan napi,” kata Ruddy, Rabu (13/5) kepada Cahaya Papua.
Pihaknya telah menyiapkan lokasi pendirian TPS dalam kompleks Lapas Kampung Ambon, Manokwari. Selanjutnya kesiapan itu akan dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara pemilu. “Kami akan minta petunjuk rinci KPUD soal tatalaksana TPS khusus,” katanya.
Dijelaskan, pada pemilu legislatif (Pileg) lalu, napi yang masuk dalam daftar pemilih tetap sebanyak 70 orang. Karena TPS khusus di Lapas -saat pemilu legislatif digelar- tidak ada, akhirnya para napi mencoblos di TPS terdekat (TPS 134 Kampung Ambon) secara bergiliran.
“Mereka memberikan suaranya di bawah pengawasan ketat pegawai lapas dan aparat kepolisian,” sebutnya.
Sejauh ini pemilih berstatus narapidana yang sudah terdaftar pada pilpres mendatang sebanyak 91 orang. Ruddy menyebut jumlah itu kemungkinan besar bertambah. (cr-41/m’bun)
Selengkapnya...

Manokwari – Aktifitas pekerja di bengkel motor “Aspar Ardi” yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Obsi Borobudur Jumat (14/5) sekitar pukul 08.00 WIT sempat terhenti.

Pasalnya, puluhan warga yang bermukim di belakang bengkel ini melakukan pemalangan lokasi bengkel tersebut.
Warga yang melakukan pemalangan merasa resah dan menduga air sumur mereka telah tercemar oleh limbah oli dari hasil aktivitas di bengkel milik Agus Salim yang berada di depan mata jalan lokasi gang masuk pemukiman warga.
Yohanis Pegay, salah satu warga yang memalang dengan kayu panjang, sempat mengeluarkan teriakan keras dan mendesak pemilik bengkel bertanggungjawab atas dugaan pencemaran tersebut.
“Saya emosi dan melakukan pemalangan karena sumber air yang kami pake sehari-hari telah tercemar rembesan oli dari aktivitas di bengkel tersebut. makanya kitorang sekarang tra bisa pake air,” sebutnya.
Aksi warga yang bermukim di belakang bengkel milik Agus Salim ini tidak berjalan lama. pasalnya, tidak berselang lama mobil patroli Polres Manokwari bersama belasan petugas langsung mengamankan lokasi dan mencoba mendekati para warga yang melakukan pemalangan.
Aparat Polres Manokwari yang di pimpin KSPK II, Ipda Syarifuddin langsung mendekati warga dan mencoba menenangkan luapan emosi warga agar dapat menyelesaikan permasalahan di kantor polisi. Warga bersikeras dan mendesak pemilik bengkel segera bertanggung jawab. Pantauan CP, sempat terjadi adu tarik-menarik antara Yohanis Pegay dengan aparat polisi yang mencoba menenangkannya.
Proses mediasi antara warga dan polisi akhirnya berlangsung di depan lokasi bengkel yang di palang berjalat alot. Pasalnya, para warga enggan membuka palang, sementara polisi berharap penyelesaian masalah dilakukan di kantor polisi antara kedua belah pihak.
Saat dikonfirmasi CP, KSPK II Ipda Syarifuddin mengatakan, persoalan pemalangan warga dengan pemilik bengkel sudah selesai. Bahkan aktivitas bengkel sudah kembali berjalan normal. “Masalahnya sudah selesai karena tak berapa lama kita cek kembali sudah tidak terjadi lagi dan bengkel sudah beraktifitas,” jelasnya mewakili Kapolres.
Sementara Ny. Agus Salim, pemilik bengkel saat dikonfirmasi CP, mengaku belum jelas apa yang menjadi permintaan warga. Ia menuturkan, jika dilihat lokasi dan kondisi bengkelnya, setiap limbah oli dari kendaraan yang di servis langsung di isi ke dalam drum yang telah tersedia. “Jadi oli hasil limbah kita tampung di drum dan tidak buang sembarang melalui saluran air,” akunya singkat. (air/m’bun)
Selengkapnya...

Raperda Kota Injil Dibahas Khusus

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Dewan Rencanakan Kirim Tim ke Aceh


Manokwari- Penataan Manokwari sebagai Kota Injil akan dibahas secara khusus oleh DPRD Manokwari usai pembahasan delapan Raperda non APBD.

”Pembahasannya akan dikebut, agar bisa ditetapkan sebelum periode keanggotaan dewan berakhir,” kata Amos May, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari kepada wartawan, Rabu (19/5) di kantor DPRD Manokwari, sebelum pembukaan rapat dengar pendapat Anatara DPRD Manokwari dan pihak eksekutif. Rapat dengar pendapat ini membahas delapan raperda non APBD yang pernah ditolak Depdagri.
Raperda Kota injil akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak eksekutif sebagai pengusul, departemen agama dan masyarakat, khususnya dari kalangan rohaniawan.
Hari ini, DPRD juga akanberkonsultasi ke Kejaksaan Negeri Manokwari. “Mereka (Kejari,red) akan memberi pertimbangan – pertimbangan soal raperda itu, dari segi hukum,” ungkapnya.
Pro kontra atas Raperda Kota Injil ini mulai berkembang, salah satunya soal pasal 29 dan 30 yang mengatur penertiban kawasan lokalisasi dan tempat - tempat hiburan.
Selain itu, sejumlah pihak juga menyebut, Raperda kota Injil akan mencitrakan Manokwari sebagai kota yang ekslusif. Padahal, Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat yang didalamnya terdapat berbagai macam kepentingan.
Untuk mengkaji hal ini, DPRD Kabupaten Manokwari telah membentuk tim yang akan melakukan studi banding ke Provinsi Nagroe Aceh Darussalam.
Tim ini hendak mempelajari keberlakuan dan penerapan syariat Islam di sana, terutama soal toleransi terhadap penganut agama lainnya yang ditegaskan dalam Qanun penerapan syariat Islam di NAD. Tim ini dipimpin Ketua DPRD Manokwari, Moses Misioi.
“Hasil studi ini akan menjadi pedoman dan pembanding, dalam pembahasan Raperda penataan Manokwari sebagai kota Injil,” sebut Amos. (ney/mbun/bsr/geo)
Selengkapnya...

Batasi Industri Besar Dalam Kawasan TNTC

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari- Masuknya industri besar yang berkepentingan untuk mengekspoitasi sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) harus dibatasi demi kelestarian dan keseimbangan fungsi kawasan.
“Pembatasan itu terutama terhadap industri kayu serta tambang di pulau -pulau dan penangkapan ikan besar – besaran,”kata Pelaksana Harian Kepala Balai Besar TNTC, John Sroyer, kepada Cahaya Papua, Selasa (18/5), di Manokwari.
Pemekaran daerah diprediksi membuat para pemodal berlomba menanamkan modalnya di berbagai daerah. Inilah yang dikuatirkan, mengingat, SDA yang belum tereksploitasi oleh industri berskala besar melimpah dalam kawasan TNTC.
Dengan demikian, pemerintah daerah diminta tak sekedar menempatkan kepentingan ekonomi atas melimpahnya SDA yang belum dieksploitasi itu. Sistem Zonasi TNTC, harus dipatuhi dan pembatasan harus dilakukan dengan ketat.
“Pemakaian kawasan untuk kepentingan ekonomi hanya bisa dilakukan secara terbatas dalam zona pemanfaatan untuk kepentingan jasa lingkungan dan alam, pariwisata, perikanan maupun pemanfaatan tradisional,” jelasnya.

Tumpang Tindih Kebijakan
Terjadinya pemekaran wilayah kampung dan distrik di tiap daerah serta upaya daerah untuk mngoptimalkan pengelolaan SDA demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dianggap sebagai ancaman bagi kawasan ini. Utamanya saat terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam perspektif Balai TNTC, jalinan kerjasama yang baik antara pihak TNTC, masyarakat, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. TNTC mesti tetap dikelola secara lestari berdasarkan kearifan lokal.
Diperlukan juga sebuah opini dan perspektif pemda setempat mengenai keberadaan TNTC, sesuai dengan tujuan penetapan taman nasional.
Ini merupakan salah satu agenda yang perlu ditindak lanjuti bersamaan dengan penyusunan tataruang wilayah Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan internasional.
Teluk Cendrawasih, ditetapkan menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 472/KPTS-II/1993, pada tanggal 2 September 1993.
Kawasan yang sebelumnya berstatus sebagai cagar alam laut ini seluas 1.453.500 hektar dan secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
TNTC terletak di tepi samudera pasifik dan merupakan daerah pertemuan antara lempeng benua Australia dan lempeng samudera pasifik.
Kondisi geografis ini membuat kawasan TNTC kaya akan potensi SDA. Keanekaragaman flora dan founa di TNTC juga begitu tinggi. (m’bun/geo)
Selengkapnya...

DPRD Manokwari Kembalikan Delapan Raperda non APBD

Diposkan oleh Berita Manokwari on

Manokwari- DPRD Kabupaten Manokwari mengembalikan delapan rancangan peraturan daerah non APBD, ke pihak eksekutif untuk direvisi.

Penyerahan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif, Selasa (19/5) di kantor DPRD Manokwari.
Raperda tersebut pernah ditolak oleh Depdagri, karena beberapa pasal didalamnya dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan yang lebih tinggi.
”Raperdanya dikembalikan untuk direvisi,” kata Wakil Ketua Dprd, Amos H. May kepada wartawan.
Revisi raperda itu akan dilakukan oleh pihak eksekutif bersama instansi terkait. Sesudah itu, hasilnya diserahkan ke legislatif, selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk digodok di Depdagri.
Sekretaris Daerah Manokwari Drs.Anthon Lesnussa,MM mengatakan eksekutif menerima saran dan usul dewan tersebut. Pihaknya segera memperbaiki raperda itu. ”SKPD terkait saya harap segera melakukan revisi. Hasilnya diserahkan secepatnya ke dewan,” kata sekda.
Sebelumnya, Amos May, mengatakan DPRD akan ngebut membahas semua raperda non APBD termasuk raperda penataan Manokwari sebagai Kota Injil. Seluruhnya, kata Amos, diharapkan bisa menjadi perda sebelum periode keanggotan DPRD Manokwari saat ini berakhir.
“Meski waktu yang efektif hanya tersisa dua bulan namun PR itu tetap diupayakan selesai,” sebutnya.
Karena delapan raperda non APBD umumnya menyoal pendapatan daerah dari sektor retribusi, maka DPRD berencana mengirim sebuah tim ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, untuk mempelajari hal itu. “Daerah di tanah minang itu dipilih, karena dianggap melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja dengan baik dan tepat,” tandas Amos. (ney/m’bun)
Selengkapnya...

PAN Papua Barat Tetap Dukung SBY – Budiono

Diposkan oleh Berita Manokwari on


Manokwari- Meski mengaku kecewa karena SBY lebih memilih Budiono ketimbang Hatta Rajasa sebagai cawapres, namun Ketua DPW PAN Papua Barat, Rachmat C. Sinamur menegaskan jika Ia dan partainya tetap mendukung penuh duet capres dan cawapres RI, SBY – Budiono.
“Sebagai kader PAN tentu saya kecewa. Hatta Rajasa itu adalah salah satu kader terbaik PAN dan pantas mendampingi SBY,” akunya, kepada Cahaya Papua Sabtu (23/5) di Sekretariat DPW PAN Papua Barat, Manokwari.
“Kendati demikian, pilihan berkoalisi sudah menjadi keputusan DPP PAN. Itu sebabnya kami tetap mendukung keputusan DPP, termasuk untuk mendukung penuh duet pak SBY- Budiono,” tambah Rachmat yang juga Sekretaris Tim Pemenangan SBY – Budiono Provinsi Papua Barat,
Nama Hatta Rajasa, mencuat dalam Rakernas PAN 2 Mei lalu di Yogyakarta. Dalam forum itu PAN mendorong politisi berambut putih itu sebagai cawapres mendampingi SBY.
Nampaknya, kata Rachmat, konflik internal di tubuh PAN membuat SBY lebih nyaman memilih Budiono ketimbang Hatta Rajasa.
PAN tetap memilih bergabung dalam koalisi parpol pro SBY, bersama PKB, PPP, PKS dan tentu saja Demokrat, meski pilihan SBY jatuh pada Budiono.
Menurut Rahmat, pilihan partainya bukan semata – mata karena pertimbangan pragmatis untuk berbagai kekuasaan. Pertimbangan PAN untuk bergabung dalam koalisi itu, terangnya, bersandar pada kesamaan platform perjuangan.
“Koalisi ini terjadi karena adanya kesamaan sikap semua mitra koalisi untuk menyelesaikan agenda reformasi, utamanya soal pemberantasan KKN, kalau reformasi politik itu sudah selesai,” katanya.
Di Papua Barat, tim pemenangan SBY – Budiono, diketuai oleh Robby Nauw dari Partai Demokrat didampingi Yan Arwam dari PKB sebagai Wakil Ketua. Rachmat diplot sebagai Sekretaris didampingi politisi PPP, Hasyim Rahakbauw sebagai wakilnya. Ketua DPW PKS Mugiyono tercatat sebagai bendahara.
Susunan tim pemenangan SBY – Budiono teranyar yang ditetapkan dalam rapat yang digelar di Mansinam Beach Hotel, Jumat (22/5) malam, juga mengakomodir beberapa nama pimpinan partai lain. Diantaranya pimpinan partai Patriot, PIS, PBR,PDS, Partai Barnas, Partai Pelopor, PPRN, PPI, PBB, dan PPPI. (m’bun)

keterangan gambar : Kampanye terunik. Ratusan massa Partai Bintang Reformasi yang menggelar kampanye terbuka dengan menggunakan Jhonson dilaut.
Selengkapnya...

Hanura – Golkar Papua Barat Bentuk Tim Sukses JK-Win

Diposkan oleh Berita Manokwari on

H.N.N. Bauw : Lebih Cepat Lebih Baik !!!


Manokwari- Tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto atau JK-Win, terbentuk di Provinsi Papua Barat.
Tim tersebut diketuai Dominggus Buiney, yang juga Wakil Bupati Manokwari, didampingi Ya’aqub Ibnu Muss’ad, Ketua Partai Hanura Papua Barat, sebagai Wakil Ketua dan Drs H. Tunggul Wijaya, sebagai Sekretaris.

Tim yang bertugas untuk menggalang dukungan dan memenangkan pasangan JK – Win di Papua Barat ini, dibentuk Sabtu sore (23/5), dalam rapat yang dihadiri pimpinan Partai Golkar dan Hanura di Sekretariat DPD Golkar Papua Barat, Jalan Percetakan Negara, Sanggeng, Manokwari.
“Ini tim gabungan antara Golkar dan Hanura, namun tetap terbuka dan menerima jika ada partai lain yang ingin bergabung,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Papua Barat, H.N.N Bauw, yang bertindak sebagai moderator rapat.
Menyimak dinamika rapat, nampaknya tim sukses ini akan direvisi, karena komposisinya dianggap terlalu “gemuk” dan belum representatif.
Buiney mengusulkan agar komposisi tim dikurangi, sebab di tingkat provinsi kerja tim tak menyentuh akar rumput. Ia juga menginginkan agar tim ini dibentuk di tiap kabupaten/ Kota.
“Komposisi terbanyak harus di kabupaten kota, mereka yang harus bekerja lebih banyak, kita hanya mengontrol,” kata Buiney.
Sementara Bauw mengatakan komposisi tim hasil revisi akan diumumkan Senin, hari ini. “Lebih cepat lebih baik,” katanya menirukan jargon Jusuf Kalla.
Buiney belum mau berkomentar soal langkah tim ini selanjutnya, “Maaf saya baru terpilih,” jawabnya singkat.

Tim SBY - Budiono
Sehari sebelumnya, di Mansinam Beach Hotel, Manokwari digelar rapat finalisasi penyusunan tim pemenangan capres dan cawapres SBY – Budiono yang dihadiri pimpinan partai penyokong SBY, minus PPP.
Tim pemenangan SBY – Budiono di Papua Barat diketuai oleh Robby Nauw dari Partai Demokrat didampingi Yan Arwam dari PKB sebagai Wakil Ketua. Ketua DPW PAN Papua Barat Rachmat C Sinamur diplot sebagai Sekretaris didampingi politisi PPP, Hasyim Rahakbauw sebagai wakilnya. Ketua DPW PKS Mugiyono tercatat sebagai bendahara.
Susunan tim ini juga mengakomodir beberapa nama pimpinan partai lain. Diantaranya pimpinan partai Patriot, PIS, PBR,PDS, Partai Barnas, Partai Pelopor, PPRN, PPI, PBB, dan PPPI. (m’bun)
Selengkapnya...

Langganan: Entri (Atom)