BERITA MANOKWARI

Manokwari– Telatnya pengumuman hasil pemilihan umum oleh KPUD dan KPU Provinsi Papua Barat, terus memunculkan sinisme serta sejumlah tuntutan dan ancaman para caleg. Sebagai misal, tuntutan yang disampaikan Forum Peduli Calon Anggota Legislatif Asli Papua.

Forum ini menilai KPUD dan KPU provinsi, melanggar batas penetapan perolehan kursi karena batas itu tak dipatuhi. Alasan penundaan pengumuman penetapan kursi, yakni menunggu putusan MK, dinilai sebagai pembohongan publik.

“MK hanya menyidangkan gugatan kandidat serta beberapa permasalahan. Bukan keseluruhan permasalahan di Papua Barat. Sehingga alasan penundaan tersebut terkesan di buat-buat,” ujar Mesak Wabdaron, Sekretaris Forum Peduli Caleg Asli Papua.

“Ini memunculkan anggapan bahwa ada konspirasi yang dibangun untuk mengubah perolehan kursi,” katanya dalam konperensi pers, Rabu (27/5) di Hotel Mokwam, Manokwari.
Forum yang didirikan 15 April 2008 ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 700 caleg asli Papua baik di tingkat DPR, DPRD Provionsi, DPRD kabupaten/kota dan juga DPD.

Mereka meminta Gubernur Papua Barat menolak hasil pemilu yang diajukan KPU Provinsi dan menuntut pemberhentian para anggotanya.

Kendati demikian organisasi para caleg ini masih memberi kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan hasil pemilu, namun dengan sebuah maklumat agar hal itu dilakukan secepatnya.

“Saat penentuan kursi, KPU harus mengundang seluruh parpol untuk mencocokan data mulai dari tingkat TPS, PPD, KPU Kabupaten/kota sampai KPU pusat,” sambung Mesak.
Kuatnya asumsi para caleg soal kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu menjadi alasan forum ini untuk mendesak pihak Kepolisian agar memeriksa anggota KPU yang terindikasi terlibat praktek “Money Politic”.

“Kami akan menggelar aksi massa dan menutup KPUD serta memperkarakan KPUD secara hukum, jika tuntutan itu tak dipenuhi,” ancam Yoseph Kafiar, yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan pada rencana aksi yang Ia maksud. (Geo/m’bun)