BERITA MANOKWARI

Manokwari– Studi lingkungan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat belum berjalan secara sinergis dan terarah. Para pemrakarsa pembangunan masih mengabaikan studi lingkungan semisal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal ini diakui Kepala Bapedalda Provinsi Papua Barat, Ir. Jacob Manusaway, M.H, kepada wartawan di Swiss bel Hotel, Jumat (29/5)
Selain persoalan itu, pihak pemerintah juga terbentur dengan belum tersedianya instansi yang secara khusus mengurusi lingkungan di semua daerah di provinsi ini.
Sejauh ini Hanya Fak-Fak, Kota Sorong, Manokwari dan Provinsi Papua Barat, yang memiliki institusi semisal Bapedalda. Sementara di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat lembaganya masih berstatus sebagai kantor, sementara di Sorong Selatan dan Kaimana, masih digabung dengan instansi lain.
Pembentukan Institusi lingkungan yang berdiri sendiri di daerah sangat diperlukan. Sebab hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas pembangunan di daerah.
Ke depan, lanjut Jack, ijin membangun perlu menyertakan studi lingkungan sebagai syarat. Hal inilah yang menurutnya tidak Sinergis.
Asisten III Kabupaten Manokwari, J. Paiki, mengatakan, masih banyak usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan di Manokwari yang menjalankan usahanya yang belum dilengkapi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Berdasarkan Permen 12/2007 tentang DPPL semua pengusaha dan pimpinan kegiatan yang belum mempunyai DPPL wajib menyusunnya dengan mengajukan permohonan DPPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
Namun, DPPL tidak serta merta membebaskan penanggung jawab suatu usaha atau kegiatan dari sangsi hukum apabila terbukti melakukan pencemaran lingkungan.
Paiki juga sempat mengungkap jika Swiss-Belhotel sedang menyusun DPPL. Hal itu Direspon positif apalagi, pengolahan limbah hotel tersebut kerap dikomplain warga sekitar. Paiki berharap hotel dan aktivitas usaha lain mengikuti langkah pengelola hotel termewah di Manokwari ini. (air/geo/m’bun)