BERITA MANOKWARI

Desak SBY Tunjuk JK Sebagai Mediator

Manokwari– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRPB) Jimmy Demianus Ijie, Kamis (3/9) lalu meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla atau JK, memediasi dialog kebangsaan Papua–Jakarta.

Jimmy Ijie, mengutip pernyataan JK, mengatakan JK bersedia menjadi mediator sepanjang otoritas itu diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhodono kepadanya.

“Pak JK harus diberi otoritas itu, apalagi jabatannya sebagai wakil presiden sisa beberapa hari lagi,” kata Jimmy, Minggu (13/9), “Tapi pada prinsipnya pak JK menyatakan Kesediaannya,”

Jimmy mengatakan, JK adalah mediator yang tepat untuk dialog Papua–Jakarta. Bukan hanya ketokohannya di Kawasan Indonesia Timur, namun juga rekam jejak JK yang dianggap berhasil menyelesaikan sejumlah masalah di Indonesia. Semisal konflik Aceh, Poso dan Ambon dalam kerangka yang dialogis. Bahkan Jimmy juga menilai JK berhasil memediasi dialog Papua-Papua Barat.

Jimmy usai pertemuan itu menyeru kepada rakyat Papua, pemprov Papua dan Papua Barat dan MRP agar menjalin komunikasi dengan tokoh strategis Papua lainnya untuk menemui presiden SBY.

“Intinya kita harus mendesak SBY menerima JK sebagai mediator,” cetus Jimmy. “Di satu sisi DPRPB tetap akan bertemu presiden SBY untuk tujuan yang sama.”
Desak Jimmy, dialog Jakarta-Papua penting untuk menyelesaikan konflik Papua dan karena rakyat Papua menginginkannya.

Makanya, mantan aktivis dan pentolan kader PDI-P ini meminta pemerintah pusat menunjukkan komitmen tulus menyelesaikan masalah Papua secara dialogis. Apalagi, kata Jimmy, rakyat Papua menilai Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal.
“Kegagalan itu juga terjadi karena pemerintah pusat dan daerah kurang konsisten menjalankan UU Otsus,” sebut Jimmy.

Sejauh ini, sebut Jimmy, pemerintah pusat baru menurunkan satu aturan teknis dari penjabaran UU Otsus, akibatnya UU Otsus tak bisa dijabarkan secara operasional.

Penyebab lainnya, pemda di Tanah Papua semisal gubernur, bupati dan walikota terus menerima dana otsus sementara belum ada aturan tekhnis yang jelas tentang cara penggunaan dana itu. “Kenapa pemda se-Tanah Papua begitu antusias menerima uang tanpa ada aturan yang jelas?” ujarnya.

Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 30 menit setelah JK meresmikan sebuah tower tertinggi di Makassar. (Duma T. Sanda, PB. Tandirerung)