BERITA MANOKWARI

KPU Papua Barat Akan Buka Pos Pengaduan DPT

Manokwari– Komisi Pemilihan Umum akan membuka sebuah pos pengaduan daftar pemilih tetap agar persoalan DPT yang mengemuka dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009 tak terulang dalam pemilihan presiden.


Ketua KPU Provinsi Papua Barat Regina Sauyai kepada wartawan, Sabtu (18/4) menyatakan pihaknya telah mendapat instruksi dari KPU untuk membuat pos pengaduan. Meski demikian KPU provinsi tak bisa membentuknya sebelum semua anggota (KPU provinsi ) berkumpul dan menyetujuinya dalam rapat pleno.

“Belum dilakukan karena harus pleno dulu. Selain karena itu mekanisme yang harus ditempuh, pleno juga penting agar persiapan penerimaan aduan masyarakat berjalan baik,” sebut Regina di ruang kerjanya.

Di Jakarta, ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menginstruksikan semua KPU provinsi dan KPUD untuk membuat pos pengaduan DPT. Posko yang sama akan disiapkan hingga di tingkat kelurahan.

Pos pengaduan ini juga berfungsi untuk memantau perkembangan pemutakhiran data pemilih untuk pilpres, Juli nanti. “Masyarakat yang belum terdaftar dalam dpt pemilu legislatif diminta melaporkan diri ke posko pengaduan,” kata Ketua KPU.

Selain banyaknya warga yang tak terdaftar dalam DPT, masalah lain (soal pemilih) yang mengiringi pelaksanaan pemilu legislatif di Papua Barat adalah, adanya pemilih terdaftar yang tak memperoleh undangan memilih.

Sejumlah warga juga kesulitan mencari TPS karena namanya terdaftar pada TPS yang letaknya jauh dari tempatnya bermukim. Padahal, ada TPS yang lebih dekat.
Banyak pengamat dan pimpinan partai politik yang menyebut pemilu 2009 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini didasarkan atas tingginya jumlah golput.

Pembukaan pos pengaduan diharapkan memperbaiki kualitas dan kuantitas partisipasi politik warga dalam pemilu Presiden. Partisipasi politik tinggi diasumsikan akan memperkuat legitimasi rakyat terhadap figur dan pemerintahan yang terpilih dalam paket pemilu legislatif dan presiden.(cp/ney/che)