BERITA MANOKWARI

Manokwari- Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua Barat cukup banyak namun kurangnya bukti–bukti serta sempitnya waktu membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sulit memproses berbagai pelanggaran itu.


Ketua Panwaslu Papua Barat, Nikodemus Rawar, menyebut beberapa kasus pelanggaran pemilu yang diajukan Panwaslu kabupaten/ kota ke pihak kepolisian dikembalikan oleh penyidik karena kurangnya bukti–bukti.

“Kami juga terkendala oleh waktu. Sebab waktu penanganan kasus–kasus pidana pemilu sangat singkat,” katanya kepada Berita Manokwari, Senin (13/3) malam lalu.

Panwaslu telah menerima laporan resmi soal pelanggaran pemilu dari panwas kabupaten/ kota se- Papua Barat. Secara umum laporan tersebut terdiri dari 5 (lima) pelanggaran pidana, dan 45 (empat puluh lima) pelanggaran administratif.

“Jumlah pelanggaran dipastikan bertambah karena laporan itu belum memuat pelanggaran yang terjadi saat pemungutan dan pasca pemungutan suara,” katanya.

Dalam laporan itu, pelanggaran pidana umumnya berkaitan dengan praktek politik uang berkedok pembagian sembako, kampanye di luar jadwal, serta keterlibatan pejabat daerah dalam kampanye partai politik. Kasus yang bersifat administratif telah diserahkan oleh panwaslu kabupaten/ Kota ke KPUD setempat.

Ketua Panwaslu enggan merinci substansi, pelaku dan kronologis kasus–kasus pidana yang dimaksudnya. “Yang pasti ada satu kasus di daerah yang siap dilimpahklan ke kejaksanaan,” sebut Rawar. (che/cp)